MALANG – Pengamat Politik dan Kebijakan Universitas Brawijaya, Andhyka Muttaqin, menilai langkah DPR RI membuka besaran gaji dan tunjangan anggota senilai Rp65,5 juta merupakan bentuk transparansi publik yang patut diapresiasi.
Menurut Andhyka, keterbukaan informasi ini penting karena selama ini banyak masyarakat hanya menduga-duga besaran pendapatan wakil rakyat.
“Keterbukaan soal gaji adalah langkah positif, karena selama ini banyak orang mengira-ngira. Patut diapresiasi sebagai bentuk transparansi,” ujarnya di Malang, Rabu (10/9).
Ia menambahkan, cara DPR RI menyampaikan informasi lewat konferensi pers juga tepat.
Hal itu sekaligus menjadi sarana edukasi bagi masyarakat mengenai pemanfaatan anggaran negara untuk kebutuhan operasional parlemen.
“Dengan diumumkan secara resmi, maka tidak ada lagi ruang bagi kabar simpang siur. Masyarakat punya gambaran lebih jelas tentang hak-hak keuangan wakil rakyatnya,” tegas Andhyka.
Meski demikian, ia mengingatkan transparansi tidak seharusnya hanya terbatas pada soal pendapatan bulanan anggota DPR.
Lebih penting, publik juga perlu mendapatkan informasi mengenai kinerja legislatif, seperti jumlah produk undang-undang yang dibahas maupun sejauh mana aspirasi rakyat diperjuangkan.
Andhyka berharap DPR RI konsisten menyebarkan informasi yang relevan dan layak diketahui publik.
Di sisi lain, masyarakat pun diminta aktif mengawasi serta mengkritisi kebijakan yang dinilai tidak tepat dengan cara yang tetap santun.
“Rakyat berhak menuntut kerja nyata, transparan, dan bertanggung jawab dari wakilnya,” pungkasnya.[]