JAKARTA - Fraksi Partai NasDem DPR RI mendorong agar RAPBN 2027 tidak hanya diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi makro, tetapi juga memastikan manfaat kebijakan fiskal semakin dirasakan masyarakat.
Salah satu perhatian utama NasDem adalah pengendalian inflasi. Target inflasi sebesar 2,5 persen dinilai penting untuk menjaga daya beli, namun pencapaiannya perlu diikuti dengan kebijakan yang mampu menjaga keterjangkauan harga pangan dan energi.
Pandangan tersebut disampaikan Anggota DPR RI dari Fraksi NasDem, Dr. H. Charles Meikyansah, S.Sos., M.I.Kom., dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2026).
Menurut NasDem, stabilitas harga perlu dibangun melalui langkah antisipatif. Tekanan inflasi yang berpotensi muncul akibat cuaca ekstrem maupun gejolak geopolitik global perlu diantisipasi sejak awal agar tidak berujung pada peningkatan beban masyarakat.
Karena itu, penguatan cadangan pangan nasional dan pemerataan distribusi menjadi bagian penting dari upaya menjaga stabilitas harga. Sinergi Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) juga dinilai perlu terus diperkuat sehingga pengendalian harga dapat dilakukan secara lebih cepat dan terukur.
Perhatian yang sama diarahkan kepada sektor pertanian dan perikanan. NasDem mendorong agar subsidi pupuk semakin tepat sasaran dan rantai pasok diperbaiki sehingga petani dapat menekan biaya produksi sekaligus meningkatkan produktivitas.
Di sektor perikanan, program Kampung Nelayan Merah Putih dan Kapal Ikan Modern juga diharapkan mampu membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat pesisir.
“NasDem juga meminta pemerintah memastikan program Kampung Nelayan Merah Putih dan Kapal Ikan Modern benar-benar memberikan dampak terhadap kesejahteraan nelayan,” kata Charles.
Menurut dia, keberhasilan program tersebut dapat dilihat dari manfaat yang diterima masyarakat, mulai dari peningkatan produktivitas hingga membaiknya kesejahteraan nelayan.
Dorong Kemandirian Ekonomi
Upaya memperkuat ekonomi rakyat juga menjadi perhatian NasDem dalam strategi pengentasan kemiskinan melalui RAPBN 2027.
NasDem mendorong agar penurunan kemiskinan tidak hanya diukur dari berkurangnya jumlah penduduk miskin, tetapi juga dari meningkatnya kemampuan masyarakat untuk membangun kehidupan ekonomi yang lebih mandiri.
Untuk itu, peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan dasar, perlindungan sosial, serta pemberdayaan ekonomi rakyat dan UMKM dinilai perlu berjalan secara beriringan.
“RAPBN 2027 harus mampu mengatasi akar struktural kemiskinan melalui peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan dasar, perlindungan sosial yang andal, dan pemberdayaan ekonomi rakyat serta UMKM,” tegas Charles.
Penciptaan lapangan kerja formal juga menjadi salah satu kunci. Dengan semakin luasnya kesempatan kerja, masyarakat diharapkan memiliki sumber pendapatan yang lebih stabil dan secara bertahap dapat meningkatkan kemandirian ekonomi.
Di sisi lain, NasDem memberi perhatian pada pengelolaan dividen badan usaha milik negara (BUMN), terutama setelah pengelolaan dividen tersebut dialihkan kepada Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Fraksi NasDem mendorong adanya kebijakan dividen yang jelas, transparansi dalam pengelolaan laba, serta mekanisme pelaporan yang kuat kepada DPR. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan aset negara tetap dikelola secara produktif sekaligus memberikan manfaat optimal bagi keuangan negara.
“NasDem juga mengingatkan agar risiko korporasi tidak dibebankan secara berlebihan kepada APBN,” ujar Charles.
Dengan pandangan tersebut, NasDem menempatkan RAPBN 2027 bukan sekadar sebagai instrumen untuk menjaga angka-angka ekonomi makro, melainkan sebagai sarana memperkuat fondasi ekonomi masyarakat.
Stabilitas harga, ketahanan pangan, penguatan sektor pertanian dan perikanan, penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan UMKM, hingga tata kelola BUMN diharapkan dapat berjalan dalam satu arah: memastikan pertumbuhan ekonomi memberikan manfaat yang lebih luas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan demikian, keberhasilan RAPBN 2027 nantinya tidak hanya tercermin dari terkendalinya inflasi atau tercapainya target pertumbuhan, tetapi juga dari seberapa besar kebijakan tersebut mampu menjaga daya beli sekaligus membuka ruang bagi masyarakat untuk tumbuh lebih mandiri. (*)
