JAKARTA - Fraksi Partai NasDem DPR RI mendorong agar APBN 2027 semakin diarahkan untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan.
Bagi NasDem, besarnya anggaran negara perlu diikuti dengan dampak yang semakin terasa di tengah masyarakat. Karena itu, kebijakan anggaran pendidikan dan kesehatan dinilai penting untuk menjangkau wilayah yang masih menghadapi keterbatasan layanan dasar, termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Pandangan tersebut disampaikan Anggota DPR RI dari Fraksi NasDem, Dr. H. Charles Meikyansah, S.Sos., M.I.Kom., saat membacakan Pemandangan Umum Fraksi NasDem terhadap Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2026).
Di sektor pendidikan, NasDem mendorong pemerintah menyusun peta jalan peningkatan kesejahteraan guru dan dosen. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan peningkatan kualitas pendidikan berjalan seiring dengan penguatan peran tenaga pendidik.
NasDem juga mendorong percepatan revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan di wilayah 3T. Pemerataan fasilitas pendidikan dinilai menjadi bagian penting dalam membuka kesempatan belajar yang lebih setara bagi anak-anak di berbagai daerah.
Pada saat yang sama, NasDem mendukung pemisahan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari komponen mandatory spending pendidikan.
Pemisahan tersebut diharapkan memberikan ruang fiskal yang lebih leluasa bagi anggaran pendidikan untuk membiayai peningkatan mutu pembelajaran, kesejahteraan tenaga pendidik, serta pemerataan fasilitas pendidikan.
“Anggaran pendidikan harus mampu memberikan ruang yang cukup untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, kesejahteraan tenaga pendidik, dan pemerataan sarana pendidikan,” kata Charles dalam pemandangan umum Fraksi NasDem.
Perhatian serupa diberikan NasDem pada sektor kesehatan. Pemerataan tenaga kesehatan menjadi salah satu agenda yang dinilai perlu diperkuat, khususnya di daerah 3T yang masih menghadapi tantangan akses layanan kesehatan.
Selain tenaga kesehatan, ketersediaan obat di daerah terpencil juga perlu mendapatkan perhatian. NasDem mendorong penguatan distribusi obat agar masyarakat di wilayah yang jauh dari pusat layanan tetap memperoleh kebutuhan kesehatan secara memadai.
Program penurunan stunting juga dinilai perlu dipertahankan sebagai prioritas. Dengan dukungan anggaran yang tepat sasaran, upaya tersebut diharapkan semakin mampu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.
Menurut NasDem, ukuran keberhasilan APBN tidak hanya terletak pada besarnya alokasi anggaran, tetapi juga pada kemampuan belanja negara mengurangi kesenjangan layanan dasar.
“Anggaran yang besar harus diterjemahkan menjadi layanan pendidikan dan kesehatan yang semakin mudah diakses masyarakat,” ujar Charles.
Dukung Pembahasan APBN 2027
Berbagai catatan tersebut tidak mengurangi dukungan Fraksi NasDem terhadap RUU APBN 2027. Dalam rapat paripurna, NasDem menyatakan menyetujui RUU APBN 2027 beserta Nota Keuangannya untuk dibahas lebih lanjut.
“Fraksi Partai NasDem DPR RI menyatakan menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya untuk dibahas lebih lanjut,” kata Charles.
Dalam RAPBN 2027, pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp3.426 triliun dan belanja negara Rp4.097,2 triliun. Dengan demikian, defisit anggaran diproyeksikan sebesar Rp671,2 triliun atau 2,40 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
NasDem menilai besaran defisit tersebut menunjukkan konsolidasi fiskal tetap terjaga, sekaligus memberikan ruang bagi pemerintah untuk mempertahankan stimulus ekonomi.
Pemandangan Umum Fraksi NasDem menjadi salah satu dari delapan pandangan fraksi yang disampaikan dalam rapat paripurna tersebut. Selanjutnya, pemerintah dijadwalkan menyampaikan tanggapan resmi atas seluruh pemandangan umum fraksi dalam rapat paripurna berikutnya pada Kamis (27/8/2026) mendatang.
Tahap tersebut akan menjadi ruang bagi pemerintah dan DPR untuk memperdalam sejumlah agenda strategis dalam RAPBN 2027. Salah satunya memastikan belanja negara tidak hanya menjaga stabilitas fiskal dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga semakin kuat menopang pemerataan kualitas pendidikan dan kesehatan.
Bagi NasDem dan Charles Meikyansah, arah tersebut penting agar APBN 2027 tidak berhenti sebagai angka dalam dokumen anggaran, melainkan hadir dalam bentuk layanan dasar yang semakin mudah dijangkau masyarakat di seluruh Indonesia. (*)
